Author Archive Admin

ByAdmin

Pertanian Keluarga Memberi Makan Dunia, Memelihara Bumi Kita

Sekitar 3 miliar penduduk dunia tinggal di pedesaan, kebanyakan mereka adalah keluarga petani kecil, hidup dari pertanian skala kecil, disebut Pertanian Keluarga (Family Farming). Dari jumlah itu, sekitar 1,5 miliar perempuan dan laki-laki, bertani di lahan-lahan kurang dari 2 hektar, sekitar 410 juta orang hidup dari mengumpulkan hasil hutan dan padang rumput, sementara 100-200 juta orang menjadi penggembala, dan sekitar 100 juta hidup sebagai nelayan kecil, serta 370 juta lainnya merupakan kelompok masyarakat asli yang sebagian besar bertani. Selain itu, masih ada 800 juta orang lainnya yang berkebun di pekarangan rumah mereka di perkotaan.

Keberadaan keluarga-keluarga petani kecil dengan model Pertanian Keluarga itu mempunyai nilai strategis dengan fungsi ekonomis, sosial, budaya, lingkungan, dan kewilayahan. Baik perempuan perempuan maupun laki-laki petani kecil dalam Pertanian Keluarga menyumbangkan 70 persen pangan dunia. Sehingga Pertanian Keluarga adalah basis produksi pangan yang berkelanjutan, bertujuan mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan, mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, serta menjadi landasan bagi pelestarian warisan sosial-budaya yang penting bagi bangsa-bangsa dan komunitas perdesaan di seluruh dunia.

Sepertiga penduduk bumi yang merupakan petani gurem (peasant), petani kecil (small farmer), dan buruh tani tanpa tanah (landless laborers), sejak era kolonialis sampai era industrial saat ini, mereka tetap eksis. Mereka memiliki lahan-lahan kecil, berproduksi secara terbatas, namun lebih mandiri. Mereka menanami lahan dengan sangat intensif, dengan menanam beberapa tanaman dalam satu lahan secara bersamaan (multicropping). Selain itu, petani kecil juga memberdayakan lahan dengan menanam bahkan sebelum satu jenis tanaman dipanen (intercropping). Ciri lainnya adalah mereka lebih mengandalkan kepada tenaga kerja sendiri, dan mereka terjun langsung dengan tangan dan tenaganya sendiri mengolah tanah, mencabut rumput, menyebar pupuk, dan sampai memanen hasilnya.

Pada Desember 2011 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan tahun 2014 sebagai Tahun Internasional Pertanian Keluarga (International Year of Family Farming/IYFF 2014). Keberadaan petani kecil juga mendapat perhatian besar PBB, terutama pada pidato Direktur Jenderal FAO pada acara Hari Pangan Sedunia (the World Food Day) pada 16 Oktober 2012 dengan topik “Small-Scale Farmers as A Key to Feeding the World”.  Selain itu, PBB juga mengeluarkan makalah dengan judul “Small Farmers Feed the World”.Itulah bentuk pengakuan dan penghargaan bangsa-bangsa di dunia kepada petani kecil di seluruh dunia atas peran penting mereka dalam menjaga pasokan pangan dunia.

PBB sedang menyusun Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dalam Human Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas. Naskah ini telah menjalani proses semenjak tahun 2009, sebagai upaya perjuangan konstruktif menjawab persoalan krisis pangan, kemiskinan dan marjinalisasi pedesaan. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengangkat studi ini menjadi upaya bentuk hukum dan kebijakan internasional dan telah menghasilkan sebuah resolusi PBB A/HCR/21/19. Selain pemerintah (intergovernmental working group), penyusunannya juga melibatkan partisipan lain yaitu petani (peasant), masyarakat adat, perempuan pedesaan, nelayan (fisherfolk), kelompok berburu-meramu (hunter and gatherer), kelompok penggembala (pastoralists) dan kelompok lain yang hidup di pedesaan.

Deklarasi ini nantinya akan mengubah berbagai regulasi tentang petani, termasuk di Indonesia. Karena itu, penting untuk mencermati bagaimana petani dipersepsikan dalam berbagai regulasi formal di Indonesia. Dengan menelusuri berbagai regulasi itu, terlihat bahwa petani kecil belum menjadi entitas khusus yang berbeda. Kebijakan legal hanya mengenal kata “petani” sebagai entitas tunggal, namun belum ada istilah “petani kecil”.

Bagaimana terpenuhinya hak-hak pokok petani dalam penguasaan lahan, benih, pangan, ilmu pengetahuan, dan berorganisasi adalah upaya yang sangat penting dilakukan. Keberadaan petani kecil yang penting bagi dunia ini diakui oleh Kajian International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD, 2008). Panel ini merupakan bentukan FAO yang terdiri dari 400-an ahli dari beragam ilmu dan negara. Panel ini menyimpulkan bahwa model pertanian ekspor-industrial-monokultur bukan resep ajaib untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Model itu malah menghancurkan lingkungan (air dan tanah), menggerus keanekaragaman hayati dan kearifan lokal (pola tanam, waktu tanam, olah tanah, dan pengendalian hama), serta menyebabkan kerentanan.

Selain itu, menurut IAASTD, akar terdalam krisis pangan adalah pemerintah lupa mengurus sektor pertanian skala kecil, selain karena aturan perdagangan yang tidak adil, dan dumping negara maju. Oleh karena itu, untuk mengentaskan kemiskinan, memerangi kelaparan, dan degradasi lingkungan, IAASTD menyarankan agar memperkuat pertanian skalakecil dan meningkatkan investasi pertanian agroekologis, memberi perhatian pada kearifan lokal, mengubah akses dan penguasaan  sumber daya (air, tanah, dan modal) dari korporasi ke komunitas lokal, dan memperkuat organisasi tani. Pertanian kecil juga jauh lebih produktif daripada pertanian industrial karena mengkonsumsi sedikit input terutama bahan bakar minyak, lebih mampu beradaptasi dan pejal termasuk dalam menghadapi perubahan iklim, keberlanjutan,serta menjunjung kearifan lokal dan keragaman hayati.

Sebagai tindak lanjut untuk memajukan dan membela Pertanian Keluarga di tingkat nasional, pada tanggal 4 Juli 2014 di Jakarta, melalui hasil sebuah diskusi beberapa organisasi masyarakat, berdirilah Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) Indonesia. Hingga kini, anggota KNPK Indonesia terdiri dari:

  1. Aliansi Organis Indonesia (AOI)
  2. Aliansi Petani Indonesia (API)
  3. Aliansi Perempuan Petani Indonesia (APPI)
  4. Bina Desa
  5. Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)
  6. IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice)
  7. Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
  8. Serikat Petani Indonesia (SPI)
  9. Slow Food Jabodetabek
  10. SAINS (Sayogyo Institute)
  11. Serikat Paguyuban Petani Qoriyah Toyyibah (SPPQT)
  12. Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu (IPPHTI)
  13. FIELD

Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) Indonesia melakukan berbagai kegiatan, di antaranya penelitian; advokasi kebijakan yang berpihak kepada pertanian keluarga; diskusi; dokumentasi dan penyebarluasan praktik-praktik pertanian organik berupa film, buku, brosur; pameran dan pemasaran produk-produk anggotanya.

Alamat Sekretariat

Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) Indonesia

d/a Aliansi Petani Indonesia (API)

Jl. Kayu Manis Lama 1 No.3 RT.02/RW.08

Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman

Jakarta Timur 13140

Telp.62-21-

Email : familyfarmingid@gmail.com

www.familyfarmingid.org

ByAdmin

Pertanian Keluarga dan Kebijakan yang Terkait

Pertanian Keluarga dan Kebijakan yang Terkait
Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) Indonesia

  1. Latar Belakang

    Pada saat ini, sekitar tiga miliar penduduk dunia tinggal di daerah pedesaan. Mereka kebanyakan berasal dari keluarga-keluarga yang melakukan kegiatan pertanian, disebut pertanian keluarga (Family Farming), di mana suami dan/atau istri bersama anggota rumah tangga terlibat secara langsung dalam kegiatan usaha tani (termasuk beternak, memelihara/menangkap ikan, mengumpulkan hasil hutan non kayu, menggembala, dan lain-lain), dan kegiatan tersebut menjadi sumber utama penghasilan keluarga. Setengah dari jumlah itu, sekitar 1,5 miliar perempuan dan laki-laki petani hidup dari lahan kecil kurang dari 2 hektar, 410 juta orang mengumpulkan hasil hutan dan padang rumput, sementara 100-200 juta orang menggembalakan ternak, 100 juta orang berprofesi sebagai nelayan kecil, serta 370 juta lainnya merupakan kelompok masyarakat adat yang sebagian besar bertani. Selain itu, masih ada 800 juta orang bercocok tanam di perkotaan.

    Tak mengherankan jika FAO menyatakan bahwa baik perempuan maupun laki-laki yang terlibat dalam pertanian keluarga menghasilkan 70% pangan dunia. Pertanian keluarga merupakan basis produksipangan yang berkelanjutan, yang berupayamencapaiketahanandankedaulatanpangan, mengelolalingkungan/lahandankeanekaragamanhayatinyasecaraberkelanjutan, sertamenjadi basis pelestarianwarisansosial-budaya yang pentingdaribangsa-bangsadankomunitaspedesaandunia.Sehingga Pertanian Keluarga (Family Farming atau Family Agriculture) didefinisikan sebagai cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan, dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga dan sebagian besar bergantung pada tenaga kerja keluarga, baik perempuan maupun laki-laki. Keluarga dan pertanian saling terkait, secara bersama-sama berkembang dan menggabungkan fungsi-fungsi ekonomi, lingkungan, reproduksi, sosial, dan budaya.

    Keberadaan petani kecil semakin penting bagi dunia. Kajian International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD), sebuah panel bentukan FAO yang menghimpun 400-an ahli dari beragam ilmu dan negara, menyimpulkan bahwa model pertanian ekspor-industrial-monokultur bukan resep ajaib mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Model itu malah menghancurkan lingkungan (air dan tanah), mengerosi keanekaragaman hayati dan kearifan lokal (pola tanam, waktu tanam, olah tanah, dan pengendalian hama), dan menyebabkan kerentanan. Sebaliknya, keberadaan 75 persen warga miskin dunia yang merupakan petani kecil (di Asia bahkan mencapai 87 persen) justru tidak hanya memberi pangan dunia, tetapi juga menyelesaikan persoalan kemiskinan dan kelaparan. Hasil riset-riset menunjukkan pertanian kecil jauh lebih produktif dari pertanian industrial karena mengonsumsi sedikit input terutama bahan bakan minyak (Rosset, 1999). Dan pertanian skala kecil ini lebih mampu beradaptasi dan pejal, sekaligus menjadi model pertanian keberlanjutan yang ramah kearifan lokal dan keragaman hayati, termasuk untuk menghadapi perubahan iklim (Altieri, 2008).

  2. Permasalahan Seputar Pertanian Keluarga

    Pertanian keluarga skala kecil ternyata terbelit berbagai krisis dan kebijakan publik yang tidak tanggap terhadap keadaan dan kebutuhan mereka, termasuk kebijakan organisasi antar pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang merugikan pertanian keluarga. Pencaplokan lahan menjadi ancaman terbesar bagi pertanian keluarga dan usaha produksi pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh petani-nelayan kecil/tradisional, masyarakat adat, dan penggembala, termasuk pengambilalihan lahan atau daerah tangkapan mereka. Sementara itu, akses ke pembiayaan dan pasar, serta rendahnya daya tawar petani-nelayan atas harga produk,masih diperparah oleh lemahnya implementasi perlindungan dan pemberdayaan keluarga petani-nelayan kecil sehingga membuatusaha pertanian tidak tampak sebagai mata pencaharian yang bernilai ekonomi dan bermartabat.

    Di sisi lain, petani-nelayan secara mandiri telah mengembangkan pola pertanian, pola perikanan dan pola pangannya sendiri. Namun, kita tetap memer­lukan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) mengingat banyak urusan per­tanian, perikanan dan pangan diatur oleh Pemerintah dan Pem­da. Oleh karenanya, masyarakat khususnya organisasi-organisasi masyarakat pembela hak atas pangan, hak petani dan hak nelayan perlu menyadari apa yang menjadi tanggung jawab dan hak masing-masing, yaitu para pembuat kebijakan, Pemerintah dan Pemda serta nelayan-petani kecil, dan masyarakat yang bekerja di pedesaan.

    Bagaimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merealisasikan kewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, termasuk petani kecil? Kewajiban itu dimulai dengan memberikan jaminan luas lahan pertanian bagi petani gurem dan petani penggarap sebagaimana perintah Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Hal ini sangat tergantung pada kemampuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan penetapan kawasan perdesaan dan kawasan pertanian serta menyediakan tanah negara bebas, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Penataan Ruang dan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

    Penetapan sebuah kawasan, dilakukan melalui rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut undang-undang tersebut, penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan, untuk keta­hanan pangan, dan berbentuk kawasan agropolitan. Kawasan Agropolitan di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 dikenal dengan Sentra Produksi Pangan. Sentra produksi pangan dan pengembangan lahan produktif bisa diwu­judkan melalui implementasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanju­tan, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlind­ungan dan Pemberdayaan Petani.

    Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlind­ungan dan Pemberdayaan Petani banyak mengatur tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah/Pemda, antara lain jaminan ketersediaan lahan, ganti kerugian gagal panen, asuransi pertanian, dukungan keuangan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani dan lain-lain. Kewajiban Pemerintah/Pemda untuk memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian dengan memberikan kemudahan bagi petani kecil dan petani tak bertanah untuk mendapatkan akses tanah Negara, mengharus­kan Pemerintah Daerah untuk terlebih dahulu menetapkan dan melindungi kawasan perdesaan sebagai pertahanan lahan abadi pertanian pangan dan kawasan pertanian pangan.

    Sementara itu, Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelo­laan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil mengatur pula tanggung jawab Pemda dan partisipasi masyarakat dalam menentukan zo­nasi perairan pesisir yang akan membawa dampak bahan pangan khususnya yang bersumber dari perikanan. Undang-undang tersebut adalah perubahan Undang-undang No­mor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (yang telah digugat oleh IHCS bersama koalisi ormas di Mahkamah Konstitusi, dan disusun Naskah Akademik dan RUU Perubahannya). Selanjutnya, muncul sejumlah peraturan perundang-undangan terkait kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan hak rakyat terkait hak atas pangan, hak petani, dan hak nelayan serta memberi ruang partisipasi masyarakat.

    Sehubungan dengan adanya hak atas pangan, hak nelayan dan hak petani yang realisasinya menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemer­intah dan Pemda, Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) Indonesia sedang dan telah melakukan kegiatan yang bisa dikorelasikan dengan kegiatan pemajuan dan pembelaan kebijakan publik yang berpihak kepada pertanian keluarga (melalui UU Perlintan, UU Pangan, UU Sistem Budidaya Tanaman, UU Desa, dan regulasi akses ke pembiayaan petani-nelayan kecil) dengan kegiatan peman­tauan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut di tingkat daerah.

    Dengan pengalaman organisasi-organisasi anggotanya dalam melakukan kerja pembaruan hukum di level nasional dan pengalaman advokasi di level daerah, maka menja­di penting bagi KNPK Indonesia untuk mendorong kebijakandi tingkat daerah berdasarkan mandat undang-undang terkait. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang baik di kalangan organisasi masyarakat (petani) dan Pemerintah Daerah tentang hak atas pangan, hak nelayan, hak petani dan hak masyarakat yang bekerja di perdesaan, serta adanya inisiasi pengaturan di daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut.

    Dengan demikian, peran negara ter­utama melalui pemerintah, tidak bisa digantikan oleh peran organisasi komersial, atau kelompok-kelompok masyarakat. Sementara di sisi lain, partisipasi langsung masyarakat pedesaan dalam hal-hal yang men­yangkut kehidupan mereka sangat dibutuhkan. Dengan standar demokrasi yang semakin tinggi, Pemer­intah Daerah menjadi pihak yang amat penting untuk mem­bangun pola dan praktek revitalisasi pedesaan bersama masyarakat pedesaan yang nyatanya sebagian besar melakukan kegiatan pertanian keluarga skala kecil.

ByAdmin

Colombia dan negara-negara Afrika Raih Dukungan Penting (Family Farming)

Komite Nasional Pertanian Keluarga Indonesia, Colombia dan negara-negara Afrika Raih Dukungan Penting dalam Advokasi Kebijakan Publik yang Mendukung Pertanian Keluarga (Family Farming)<--Read More-->

 

 

KomiteNasionalPertanianKeluarga(KNPK) Indonesia dan Colombiameraih kemajuan dalam proses-proses dialog politik antara pemain kunci dalam Pertanian Keluarga, yang mengarah kepada di setujuinya kebijakan baru atau turunannya untuk pengembangan Pertanian Keluarga di negara masing-masing. Di Indonesia, turunan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah disahkan. Sementara di Colombia, Panduan Nasional Kebijakan Publik yang Strategis untuk Pertanian Keluarga di setujui.

 

Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan) adalah salah satu dari berbagai undang-undang yang turunannya dibuat agar dapat dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten.KNPK Indonesia mendorong disusunnya Peraturan Gubernur Nomor16 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Provinsi Jawa Tengah. Dan setelah melalui proses diskusi dan lobi ke berbagai pihak terkait, akhirnya peraturan gubernur tersebut disahkan pada 26 Februari2018.

 

Melalui anggotanya di Jawa Tengah, Komite Daerah Pertanian Keluarga (KDPK), KNPK Indonesia terlibat dalam perumusan kebijakan publik tersebut melalui serangkaian kegiatan, berupa lokakarya, pertemuan, dan diskusi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten serta desa dengan para pemangku kepentingan seperti DPRD Provinsi dan pemerintah yang diwakili oleh dinas-dinas terkait. Mereka mendukung konsolidasi dan koordinasi yang efektif di antara organisasi-organisasi pertanian keluarga dan masyarakat sipil yang punya tujuan sama yaitu memajukan kebijakan publik yang berpihak kepada pertanian keluarga.

 

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini memuat isu-isu penting seperti akses dan penggunaan lahan yang menjamin ketersediaan lahan sebagai salah satu sumberdaya bagi petani keluarga kecil; infrastruktur dan instalasi dengan mendorong pemerintah provinsi untuk memfasilitasi standardisasi benih dan pupuk (sesuai dengan Standar Nasional Indonesia/SNI); asuransi gagal panen di mana pemerintah mengalokasikan dana untu kmensubsidi petani kecil yang tidak dapat panen; dan suksesi generasi sehingga generasi muda petani akan tetap bertani.

Baca juga  Hari Pangan Sedunia, Anak ayam Mati di Lumbung Padi

 

“Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Jawa Tengah ini bukanlah capaian akhir KDPK Jawa Tengah, tetapi pencapaian ini merupakan babak baru bagi kami untuk memantau, dan tetap menjaga terlaksananya peraturan ini dengan semestinya,” jelas Syukur Fahrudin, koordinator KDPK Jawa Tengah.“Kerja besar KDPK Jateng selanjutnya adalah mencari dan mengidentifikasi berbagai bentuk implementasi Peraturan Gubernur tersebut”.

 

Sementara itu di Colombia, RENAF (Jaringan Nasional Pertanian Keluarga, setara dengan KNPK) secara intensif berpartisipasi dalam diskusi-diskusi mendalam tentang pedoman strategis untuk kebijakan publik bagi Pertanian Keluarga yang akhirnya diadopsi pada Desember 2017, melalui Resolusi 464 tahun 2017.

 

Resolusi ini, bersama pedomannya merupakan hasil dari proses advokasi yang telah dimulai oleh Columbia pada tahun 2014 melalui Program Pertanian Keluarga yang dilanjutkan dengan pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari berbagai aktor yang terlibat dalam Pertanian Keluarga (termasuk RENAF). Pada tahun 2017, kelompok ini bekerja tanpa lelah mendiskusikan secara mendalam pedoman strategis untuk kebijakan publik bagi Pertanian Keluarga ini, didukung oleh partisipasi organisasi-organisasi dan komponen Pertanian Keluarga dari seluruh negara sehingga mampu memberikan masukan ke berbagai kerja-kerja, pertemuan regional, dan seminar internasional Pertanian Keluarga dan Ekonomi Petani. Perlu diingat, pedoman ini dikembangkan  dalam rangka pelaksanaan kesepakatan perdamaian di Kolombia yang tujuan pertamanya adalah reformasi pedesaan secara menyeluruh.

 

Salah satu hal penting dalam resolusi ini adalah tata kelola kepemilikan lahan, perikanan, dan hutan yang bertanggung jawab (Pasal 4).Hal ini menyangkut kemajuan peraturan, proses, dan struktur-struktur untuk mendefinisikan dan mengatur cara di mana orang, masyarakat, dan subyek lain mengakses sumber daya nasional, dan memastikannya, seperti akses yang lebih adil kelahan dan proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan partisipatif.

Baca juga  �HENTIKAN SISTEM KAPITALISME NEOLIBERAL, WUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN SEJATI ..!�

 

Di benua Afrika, KNPK dari berbagai negara terlibat dalam pengembangan program politik nasional dan melakukan peranpenting dalam membela kepentingan Pertanian Keluarga.

 

Di Senegal misalnya, Komite Nasional Pertanian Keluarga atau KNPK (melalui GDPS, “Groupe de dialogue social et politique” atau Kelompok dialog sosial dan politik), menghadirkan otoritas yang kompeten dengan usulan utama organisasi-organisasi pertanian da nmasyarakat sipil untuk pembangunan Program Investasi Nasional (PNIASAN). Proses advokasi ini telahmencapai hasil berupa bergabungnya GDPS di Komite Teknis untuk pemantauan dan implementasi PNIASAN.

 

Adapun KNPK lainnya di Burkina Faso mengembangkan dokumen tahap kedua Program Sektor Pedesaan Nasional; KNPK di Madagaskar merevisi Dana Pembangunan Pertanian; danKNPK di Gambia terlibat dalam pengembangan program Nasional Investasi Pertanian. Semua ini adalah contoh kemajuan di tingkat regional dalam kerja-kerja pembelaan Pertanian Keluarga.

 

Proses-proses ini adalah contoh capaian penting dari advokasi politik yang dilakukan oleh KNPK-KNPK di berbagai negara Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Mereka menunjukkan kemajuan penting dalam mengkonsolidasikan dukungan untukPertanian Keluarga di negara masing-masing, dan menekankan aspek-aspek yang mendasar seperti akses ketanah dan sumber daya alam lainnya.Hal ini sejalan dengan Dasawarsa Pertanian Keluarga yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (2019-2028) yang menawarkan kesempatan khusus untuk memajukan kerja-kerja KNPK di berbagai negara (ink).

Translate »