Category Archive Peraturan Kebijakan

ByAdmin

Pertanian Keluarga dan Kebijakan yang Terkait

Pertanian Keluarga dan Kebijakan yang Terkait
Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) Indonesia

  1. Latar Belakang

    Pada saat ini, sekitar tiga miliar penduduk dunia tinggal di daerah pedesaan. Mereka kebanyakan berasal dari keluarga-keluarga yang melakukan kegiatan pertanian, disebut pertanian keluarga (Family Farming), di mana suami dan/atau istri bersama anggota rumah tangga terlibat secara langsung dalam kegiatan usaha tani (termasuk beternak, memelihara/menangkap ikan, mengumpulkan hasil hutan non kayu, menggembala, dan lain-lain), dan kegiatan tersebut menjadi sumber utama penghasilan keluarga. Setengah dari jumlah itu, sekitar 1,5 miliar perempuan dan laki-laki petani hidup dari lahan kecil kurang dari 2 hektar, 410 juta orang mengumpulkan hasil hutan dan padang rumput, sementara 100-200 juta orang menggembalakan ternak, 100 juta orang berprofesi sebagai nelayan kecil, serta 370 juta lainnya merupakan kelompok masyarakat adat yang sebagian besar bertani. Selain itu, masih ada 800 juta orang bercocok tanam di perkotaan.

    Tak mengherankan jika FAO menyatakan bahwa baik perempuan maupun laki-laki yang terlibat dalam pertanian keluarga menghasilkan 70% pangan dunia. Pertanian keluarga merupakan basis produksipangan yang berkelanjutan, yang berupayamencapaiketahanandankedaulatanpangan, mengelolalingkungan/lahandankeanekaragamanhayatinyasecaraberkelanjutan, sertamenjadi basis pelestarianwarisansosial-budaya yang pentingdaribangsa-bangsadankomunitaspedesaandunia.Sehingga Pertanian Keluarga (Family Farming atau Family Agriculture) didefinisikan sebagai cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan, dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga dan sebagian besar bergantung pada tenaga kerja keluarga, baik perempuan maupun laki-laki. Keluarga dan pertanian saling terkait, secara bersama-sama berkembang dan menggabungkan fungsi-fungsi ekonomi, lingkungan, reproduksi, sosial, dan budaya.

    Keberadaan petani kecil semakin penting bagi dunia. Kajian International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD), sebuah panel bentukan FAO yang menghimpun 400-an ahli dari beragam ilmu dan negara, menyimpulkan bahwa model pertanian ekspor-industrial-monokultur bukan resep ajaib mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Model itu malah menghancurkan lingkungan (air dan tanah), mengerosi keanekaragaman hayati dan kearifan lokal (pola tanam, waktu tanam, olah tanah, dan pengendalian hama), dan menyebabkan kerentanan. Sebaliknya, keberadaan 75 persen warga miskin dunia yang merupakan petani kecil (di Asia bahkan mencapai 87 persen) justru tidak hanya memberi pangan dunia, tetapi juga menyelesaikan persoalan kemiskinan dan kelaparan. Hasil riset-riset menunjukkan pertanian kecil jauh lebih produktif dari pertanian industrial karena mengonsumsi sedikit input terutama bahan bakan minyak (Rosset, 1999). Dan pertanian skala kecil ini lebih mampu beradaptasi dan pejal, sekaligus menjadi model pertanian keberlanjutan yang ramah kearifan lokal dan keragaman hayati, termasuk untuk menghadapi perubahan iklim (Altieri, 2008).

  2. Permasalahan Seputar Pertanian Keluarga

    Pertanian keluarga skala kecil ternyata terbelit berbagai krisis dan kebijakan publik yang tidak tanggap terhadap keadaan dan kebutuhan mereka, termasuk kebijakan organisasi antar pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang merugikan pertanian keluarga. Pencaplokan lahan menjadi ancaman terbesar bagi pertanian keluarga dan usaha produksi pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh petani-nelayan kecil/tradisional, masyarakat adat, dan penggembala, termasuk pengambilalihan lahan atau daerah tangkapan mereka. Sementara itu, akses ke pembiayaan dan pasar, serta rendahnya daya tawar petani-nelayan atas harga produk,masih diperparah oleh lemahnya implementasi perlindungan dan pemberdayaan keluarga petani-nelayan kecil sehingga membuatusaha pertanian tidak tampak sebagai mata pencaharian yang bernilai ekonomi dan bermartabat.

    Di sisi lain, petani-nelayan secara mandiri telah mengembangkan pola pertanian, pola perikanan dan pola pangannya sendiri. Namun, kita tetap memer­lukan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) mengingat banyak urusan per­tanian, perikanan dan pangan diatur oleh Pemerintah dan Pem­da. Oleh karenanya, masyarakat khususnya organisasi-organisasi masyarakat pembela hak atas pangan, hak petani dan hak nelayan perlu menyadari apa yang menjadi tanggung jawab dan hak masing-masing, yaitu para pembuat kebijakan, Pemerintah dan Pemda serta nelayan-petani kecil, dan masyarakat yang bekerja di pedesaan.

    Bagaimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merealisasikan kewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, termasuk petani kecil? Kewajiban itu dimulai dengan memberikan jaminan luas lahan pertanian bagi petani gurem dan petani penggarap sebagaimana perintah Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Hal ini sangat tergantung pada kemampuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan penetapan kawasan perdesaan dan kawasan pertanian serta menyediakan tanah negara bebas, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Penataan Ruang dan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

    Penetapan sebuah kawasan, dilakukan melalui rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut undang-undang tersebut, penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan, untuk keta­hanan pangan, dan berbentuk kawasan agropolitan. Kawasan Agropolitan di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 dikenal dengan Sentra Produksi Pangan. Sentra produksi pangan dan pengembangan lahan produktif bisa diwu­judkan melalui implementasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanju­tan, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlind­ungan dan Pemberdayaan Petani.

    Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlind­ungan dan Pemberdayaan Petani banyak mengatur tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah/Pemda, antara lain jaminan ketersediaan lahan, ganti kerugian gagal panen, asuransi pertanian, dukungan keuangan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani dan lain-lain. Kewajiban Pemerintah/Pemda untuk memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian dengan memberikan kemudahan bagi petani kecil dan petani tak bertanah untuk mendapatkan akses tanah Negara, mengharus­kan Pemerintah Daerah untuk terlebih dahulu menetapkan dan melindungi kawasan perdesaan sebagai pertahanan lahan abadi pertanian pangan dan kawasan pertanian pangan.

    Sementara itu, Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelo­laan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil mengatur pula tanggung jawab Pemda dan partisipasi masyarakat dalam menentukan zo­nasi perairan pesisir yang akan membawa dampak bahan pangan khususnya yang bersumber dari perikanan. Undang-undang tersebut adalah perubahan Undang-undang No­mor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (yang telah digugat oleh IHCS bersama koalisi ormas di Mahkamah Konstitusi, dan disusun Naskah Akademik dan RUU Perubahannya). Selanjutnya, muncul sejumlah peraturan perundang-undangan terkait kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan hak rakyat terkait hak atas pangan, hak petani, dan hak nelayan serta memberi ruang partisipasi masyarakat.

    Sehubungan dengan adanya hak atas pangan, hak nelayan dan hak petani yang realisasinya menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemer­intah dan Pemda, Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) Indonesia sedang dan telah melakukan kegiatan yang bisa dikorelasikan dengan kegiatan pemajuan dan pembelaan kebijakan publik yang berpihak kepada pertanian keluarga (melalui UU Perlintan, UU Pangan, UU Sistem Budidaya Tanaman, UU Desa, dan regulasi akses ke pembiayaan petani-nelayan kecil) dengan kegiatan peman­tauan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut di tingkat daerah.

    Dengan pengalaman organisasi-organisasi anggotanya dalam melakukan kerja pembaruan hukum di level nasional dan pengalaman advokasi di level daerah, maka menja­di penting bagi KNPK Indonesia untuk mendorong kebijakandi tingkat daerah berdasarkan mandat undang-undang terkait. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang baik di kalangan organisasi masyarakat (petani) dan Pemerintah Daerah tentang hak atas pangan, hak nelayan, hak petani dan hak masyarakat yang bekerja di perdesaan, serta adanya inisiasi pengaturan di daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut.

    Dengan demikian, peran negara ter­utama melalui pemerintah, tidak bisa digantikan oleh peran organisasi komersial, atau kelompok-kelompok masyarakat. Sementara di sisi lain, partisipasi langsung masyarakat pedesaan dalam hal-hal yang men­yangkut kehidupan mereka sangat dibutuhkan. Dengan standar demokrasi yang semakin tinggi, Pemer­intah Daerah menjadi pihak yang amat penting untuk mem­bangun pola dan praktek revitalisasi pedesaan bersama masyarakat pedesaan yang nyatanya sebagian besar melakukan kegiatan pertanian keluarga skala kecil.

Translate »