Profil Anggota

Pertanian Keluarga Memberi Makan Dunia, Memelihara Bumi Kita

Sekitar 3 miliar penduduk dunia tinggal di pedesaan, kebanyakan mereka adalah keluarga petani kecil, hidup dari pertanian skala kecil, sehingga disebut Pertanian Keluarga (Family Farming). Dari jumlah itu, sekitar 1,5 miliar perempuan dan laki-laki, bertani di lahan-lahan kurang dari 2 hektar, sekitar 410 juta orang hidup dari mengumpulkan hasil hutan dan padang rumput, sementara 100-200 juta orang menjadi penggembala, dan sekitar 100 juta hidup sebagai nelayan kecil, serta 370 juta lainnya merupakan kelompok masyarakat asli yang sebagian besar bertani. Selain itu, masih ada 800 juta orang lainnya yang berkebun di pekarangan rumah mereka di perkotaan.

Keberadaan keluarga-keluarga petani kecil dengan model Pertanian Keluarga itu mempunyai nilai strategis dengan fungsi ekonomis, sosial, budaya, lingkungan, dan kewilayahan. Baik perempuan perempuan maupun laki-laki petani kecil dalam Pertanian Keluarga menyumbangkan 70 persen pangan dunia. Sehingga Pertanian Keluarga adalah basis produksi pangan yang berkelanjutan, bertujuan mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan, mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, serta menjadi landasan bagi pelestarian warisan sosial-budaya yang penting bagi bangsa-bangsa dan komunitas perdesaan di seluruh dunia.

Karena nilai penting itulah, pada Desember 2011 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan tahun 2014 sebagai Tahun Internasional Pertanian Keluarga (International Year of Family Farming/IYFF 2014). Keberadaan petani kecil juga mendapat perhatian besar PBB, terutama pada pidato Direktur Jenderal FAO pada acara Hari Pangan Sedunia (the World Food Day) pada 16 Oktober 2012 dengan topik “Small-Scale Farmers as A Key to Feeding the World”.  Selain itu, PBB juga mengeluarkan makalah dengan judul “Small Farmers Feed the World”. Itulah bentuk pengakuan dan penghargaan bangsa-bangsa di dunia kepada petani kecil di seluruh dunia atas peran penting mereka dalam menjaga pasokan pangan dunia.

Saat ini PBB sedang menyusun Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dalam Human Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas. Naskah ini telah menjalani proses semenjak tahun 2009, sebagai upaya perjuangan konstruktif menjawab persoalan krisis pangan, kemiskinan dan marjinalisasi pedesaan. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengangkat studi ini menjadi upaya bentuk hukum dan kebijakan internasional dan telah menghasilkan sebuah resolusi PBB A/HCR/21/19. Selain pemerintah (intergovernmental working group), penyusunannya juga melibatkan partisipan lain yaitu petani (peasant), masyarakat adat, perempuan pedesaan, nelayan (fisherfolk), kelompok berburu-meramu (hunter and gatherer), kelompok penggembala (pastoralists) dan kelompok lain yang hidup di pedesaan.

Deklarasi ini nantinya akan mengubah berbagai regulasi tentang petani, termasuk di Indonesia. Karena itu, penting untuk mencermati bagaimana petani dipersepsikan dalam berbagai regulasi formal di Indonesia. Dengan menelusuri berbagai pengertian dan pasal demi pasal di dalamnya, terlihat bahwa petani kecil belum menjadi entitas khusus yang berbeda. Kebijakan legal hanya mengenal kata “petani” sebagai entitas tunggal, namun tidak ada istilah “petani kecil”.

Di samping itu, strategi pembangunan pertanian Indonesia menempatkan agribisnis sebagai strategi pokok di Kementrian Pertanian. Cirinya adalah pertanian industrial dan berkelanjutan yang berada dalam “satu nafas” sebagaimana dapat kita baca pada berbagai dokumen formal pemerintah. Padahal keduanya datang dari akar berpikir yang berbeda, dan cenderung berlawanan satu sama lain. Pertanian industrial yang menggunakan input kimia tinggi, monokultur, penuh dengan mesin yang menyingkirkan tenaga kerja manusia, dan tidak ramah lingkungan adalah tipe pertanian yang tidak berkelanjutan. Pertanian industrial tidak dapat mengentaskan kemiskinan dan membangun pedesaan, dan juga tidak dapat menjamin keberlangsungan ekosistem secara sehat. Penggunaan strategi ini adalah karena lemahnya pemahaman kepada petani kecil. Indonesia hanya salah satu negara, sebagaimana dinyatakan oleh Lappe’ et al (1998) yang memiliki kebijakan masih bersifat “anti-small farm policies”. Dari kajian pelaksanaan pembangunan dan regulasi yang telah dikeluarkan, terbaca pengetahuan, sikap, dan keberpihakan Indonesia kepada petani. Kondisi ini memiliki implikasi yang luas, karena dari sikap inilah seberapa jauh kesejahteraan petani di Indonesia bisa dicapai.

Saat ini sepertiga penduduk bumi adalah petani gurem (peasant), petani kecil (small farmer), dan buruh tani tanpa tanah (landless laborers). Semenjak era kolonialis sampai era industrial saat ini, petani kecil tetap eksis. Mereka adalah petani dengan penguasaan lahan kecil, berproduksi secara terbatas, namun lebih mandiri. Mereka menanami lahan dengan sangat intensif, dengan menanam beberapa tanaman dalam satu lahan secara bersamaan (multicropping). Selain itu, mereka juga memberdayakan lahan dengan menanam bahkan sebelum satu jenis tanaman dipanen (intercropping). Ciri lainnya adalah mereka lebih mengandalkan kepada tenaga kerja sendiri, dan mereka terjun langsung dengan tangan dan tenaganya sendiri mengolah tanah, mencabut rumput, menyebar pupuk, dan sampai memanen hasilnya.

Memahami petani kecil dengan menelaah bagaimana pemenuhan hak-hak pokok petani dalam hal lahan, benih, pangan, ilmu pengetahuan, dan berorganisasi adalah sangat penting. Keberadaan petani kecil yang semakin penting bagi dunia ini dakui oleh Kajian International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD, 2008). IAASTD yang merupakan panel bentukan FAO terdiri dari 400-an ahli dari beragam ilmu dan negara ini menyimpulkan bahwa model pertanian ekspor-industrial-monokultur bukan resep ajaib untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Model itu menghancurkan lingkungan (air dan tanah), menggerus keanekaragaman hayati dan kearifan lokal (pola tanam, waktu tanam, olah tanah, dan pengendalian hama), serta menyebabkan kerentanan.

Menurut IAASTD, akar terdalam krisis pangan adalah pemerintah lupa mengurus sektor pertanian skala kecil, selain karena aturan perdagangan yang tidak adil, dan dumping negara maju. Untuk mengentaskan kemiskinan, memerangi kelaparan, dan degradasi lingkungan, IAASTD menyarankan agar memperkuat pertanian skalakecil dan meningkatkan investasi pertanian agroekologis, memberi perhatian pada kearifan lokal, membalik akses dan kontrol sumber daya (air, tanah, dan modal) dari korporasi ke komunitas lokal, dan memperkuat organisasi tani.

Dengan 75 persen warga miskin dunia yang merupakan petani kecil, di Asia bahkan mencapai 87 persen jumlahnya, penting bagi negara-negara untuk memperhatikan pertanian skala kecil, karena mereka tidak hanya memberi pangan dunia, tetapi juga menyelesaikan kemiskinan dan kelaparan.

Hasil riset-riset menunjukkan pertanian kecil jauh lebih produktif dari pertanian industrial karena mengkonsumsi sedikit input terutama bahan bakar minyak (Rosset, 1999). Pertanian skala kecil lebih mampu beradaptasi dan pejal, sekaligus model keberlanjutan yang ramah kearifan lokal dan keragaman hayati, termasuk untuk menghadapi perubahan iklim (Altieri, 2008).

Sebagai tindak lanjut pengakuan dunia internasional atas kontribusi Pertanian Keluarga kepada dunia, maka untuk mandapatkan pengakuan di tingkat nasional, pada tanggal 4 Juli 2014 di Jakarta, melalui hasil sebuah diskusi beberapa organisasi masyarakat, telah membentuk Komite Nasional Tahun Internasional Pertanian Keluarga 2014. Mereka adalah:

  1. Aliansi Organis Indonesia (AOI)
  2. Aliansi Petani Indonesia (API)
  3. Aliansi Perempuan Petani Indonesia (APPI)
  4. Bina Desa
  5. Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)
  6. Puan Tani
  7. Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
  8. Serikat Petani Indonesia (SPI)
  9. Slow Food Jabodetabek
  10. WAMTI
  11. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
  12. Serikat Paguyuban Petani Qoriyah Toyyibah (SPPQT)
  13. Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu (IPPHTI)
  14. FIELD

Saat ini Komite Nasional Pertanian Keluarga sedang melakukan berbagai kegiatan, di antaranya diskusi; dokumentasi dan penyebarluasan praktik-praktik pertanian organik berupa film, buku, brosur; pameran dan pemasaran produk-produk anggotanya.

Alamat Sekretariat:

Komite Nasional Pertanian Keluarga

Jl. Kelapa Merah No.2 RT.15/RW.12

Utan Kayu Selatan, Matraman

Jakarta Timur 13120

Telp.021-85679

Email : familyfarmingid@gmail.com